TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai pemerintah masih bersikap gamang dalam memutuskan kebijakan mudik Lebaran 2020. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, kegamangan itu tercermin dari ketidakseragaman kementerian dan lembaga dalam menyampaikan instruksi terkait pelaksanaan mudik.
"Antar-institusi pemerintah tidak nyambung, bahkan kontradiksi. Apalagi antar-pemerintah pusat dengan daerah," kata Tulus dalam keterangan resminya, Selasa, 7 April 2020.
Tulus menerangkan, pernyataan yang saling menegasikan itu diucapkan oleh Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam catatan YLKI, Fadjroel sempat menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membolehkan mudik, meski langsung dianulir oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sedangkan Ma'ruf Amin malah menyatakan bahwa mudik diharamkan.
Kemudian, hal yang sama juga terjadi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya, Menteri PANRB tercatat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 41 Tahun 2020 yang melarang ASN mudik. "Sementara itu, Kemenko Maritim dan Investasi masih kekeuh ingin mendorong mudik Lebaran," ujar Tulus.
Menyakapi situasi ini, Tulus mengatakan semestinya pemerintah memiliki sikap yang tegas di tengah kondisi penyebaran virus corona yang semakin masif. Data terakhir pada Selasa sore, kasus positif virus corona di Indonesia telah mencapai 2.738 orang dengan angka kematian sebesar 221 orang.
Tulus mengakui, pemerintah melalui Kemenko Maritim dan Investasi memang telah menggagas teknis pengendalian mudik. Misalnya mengurangi kapasitas angkutan penumpang menjadi hanya 50 persen.
